Situs resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Rekrutmen CPNS Dibuka Tahun 2026

BANYUMAS – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 6 November 2026. Kesepakatan ini mencakup pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026 dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Siaran Pers Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026.

Sejumlah kesepakatan yang diambil adalah sebagai berikut.

  1. PPPK Paruh Waktu lintas profesi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan ini mencakup dosen, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya. Pengangkatan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis.

  2. Kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027. PPPK lintas profesi yang telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu, apabila berminat, diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada tahun 2027 sesuai tahapan pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diharapkan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dan memperkuat mobilitas talenta ASN nasional.

  3. Kepastian keberlanjutan bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan. Pemerintah akan memperpanjang masa perjanjian bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan cut off Desember 2024, yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Perpanjangan juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga akan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 yang secara bertahap mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027.

  4. Rekrutmen CPNS 2026 untuk mendukung program prioritas Presiden. Dalam rangka memenuhi program prioritas Presiden, regenerasi ASN secara bertahap, serta memperkuat kualitas birokrasi, Pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS pada 2026. Formasi yang menjadi prioritas antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda, serta formasi lain yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Pemerintah memastikan seleksi dilaksanakan dengan transparan, kompetitif, dan berbasis merit.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Penataan status pegawai, perlindungan dan kepastian keberlanjutan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, tenaga teknis dan pelaksana lainnya, serta pembukaan rekrutmen CPNS merupakan pemberian kesempatan secara luas bagi warga negara dan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Penjelasan Tambahan dalam Infografis Tanya Jawab

Kemenpan RB juga merilis infografis tanya jawab untuk menjawab pertanyaan publik. Dalam infografis tersebut dijelaskan bahwa:

  • Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu berlaku bertahap mulai 1 Januari 2027, menyesuaikan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi. Selama proses berjalan, PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas.
  • PPPK Penuh Waktu tidak otomatis menjadi PNS. Perubahan status tetap melalui seleksi CPNS sesuai prinsip sistem merit.
  • Guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang bertugas sebagai pemadam kebakaran dan Satpol PP dialihkan menjadi pegawai pusat. Guru dialihkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan ke Kementerian Kesehatan, dan pemadam kebakaran serta Satpol PP ke Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan.
  • PPPK Paruh Waktu lainnya diangkat menjadi PPPK di instansi masing-masing, di pusat maupun daerah, dan tetap bekerja di instansi asalnya.
  • Sampai pengalihan dilaksanakan, gaji guru tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat bekerja sesuai perjanjian kerja. Skema pembiayaan secara teknis dirumuskan Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait.
  • Menteri PANRB ditetapkan sebagai ketua panitia rekrutmen CPNS 2026. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya.
  • Pemerintah daerah diminta memastikan PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas selama penataan berlangsung, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, serta memenuhi kebutuhan pegawai melalui pengadaan ASN.

Informasi Resmi

Jumlah formasi, persyaratan, jadwal seleksi, dan tata cara pendaftaran CPNS 2026 akan diumumkan melalui kanal resmi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rincian pengaturan khusus bagi guru non-ASN, tenaga kesehatan, dan tenaga medis juga akan disampaikan melalui kanal resmi tersebut. Masyarakat diimbau hanya merujuk pada informasi dari kanal resmi dan melaporkan pihak yang menawarkan jalur di luar ketentuan melalui SP4N-LAPOR!.

Sumber:

KABAR LAINNYA

Baca juga